Jakarta — Seluruh dapur penyedia makanan dalam Program Makan Bergizi (MBG) atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) harus memenuhi standar kelayakan kesehatan dan kebersihan. “Kita bekerja membawa nama negara. Jangan biarkan dapur yang tidak layak tetap beroperasi,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang saat membuka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program MBG, di Jakarta, Senin (27/10).
Keberhasilan Program MBG, kata Nanik, tidak hanya diukur dari tersalurnya makanan bergizi, tetapi juga dari kejujuran dan transparansi para pelaksana di daerah. Sebab, program MBG adalah amanah besar dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dengan dukungan anggaran besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Karena itu, setiap Kareg (Koordinator Regional) dan Korwil (Koordinator Wilayah) wajib bekerja dengan integritas dan disiplin tinggi,” ujarnya.
Menurut Nanik, dapur kotor atau tidak memenuhi standar sanitasi bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi juga mencerminkan kelalaian moral dari pelaksana program. Jika ditemukan pelanggaran, tanggung jawab ada pada Kareg dan Korwil. “Kita tidak sedang sekadar menyalurkan makanan, tetapi menjaga kepercayaan publik. Setiap piring yang disajikan harus mencerminkan tanggung jawab negara,” ujarnya.
Rapat Koordinasi itu dihadiri ratusan Kareg dan Korwil dari seluruh penjuru tanah air. Anak-anak muda berusia 22 hingga 28 tahun itu menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG di lapangan. Merekalah yang bertanggung jawab dalam memastikan anak-anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui di berbagai daerah memperoleh makanan bergizi sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Karena itu, dalam arahannya Nanik menegaskan pentingnya integritas, tanggung jawab moral, dan disiplin kerja bagi seluruh pelaksana program. Dengan penegasan prinsip integritas di semua lini pelaksana, BGN berkomitmen memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar sampai ke piring anak-anak Indonesia.
Wakil Kepala BGN yang membidangi komunikasi publik dan investigasi itu juga mengingatkan bahwa para pelaksana program harus menjaga komunikasi aktif dengan pemerintah daerah, kepala sekolah, serta masyarakat penerima manfaat. Sebab, sinergi dan keterbukaan menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap program tetap terjaga.
BGN, kata Nanik, ingin memastikan bahwa setiap anak penerima manfaat benar-benar mendapat makanan yang bergizi, aman, dan layak. “Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat bahwa program ini dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Rapat ini menjadi momentum penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas bagi para Kareg dan Korwil agar implementasi program di seluruh daerah berjalan seragam, efisien, dan tepat sasaran. Melalui kegiatan ini, BGN berharap pelaksana di lapangan mampu mengantisipasi berbagai tantangan teknis maupun sosial yang muncul selama pelaksanaan program.(Red)
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
