PAINAN, PESSEL, SUMBAR, Jurnal Aspirasi.Com – Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi NasDem, Hj. Lisda Hendrajoni, menggelar kegiatan deseminasi strategi pengelolaan dan pengawasan keuangan haji di salah satu hotel di Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (21/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), para penyuluh agama, camat, serta calon jemaah haji dari pessel.
Dalam sambutannya, Lisda Hendrajoni menyampaikan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan dan pengawasan dana haji. Menurutnya, dana haji merupakan amanah besar yang harus dikelola secara transparan, profesional, dan akuntabel oleh lembaga yang berwenang, dengan tetap melibatkan pengawasan dari publik.
“Sebagai wakil rakyat, saya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan bagaimana proses pengelolaan dana haji dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi agar dana tersebut benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan prinsip syariah,” ujar Lisda.
Strategi yang disosialisasikan mencakup proses perencanaan dana, alokasi pembiayaan, pengawasan internal dan eksternal, serta pelaporan yang transparan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini BPKH terus berupaya meningkatkan imbal hasil dari dana haji tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan syariah.
Kegiatan deseminasi ini menjadi penting karena setiap tahun ribuan jemaah dari Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan, diberangkatkan ke Tanah Suci. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai dana haji dinilai sangat relevan bagi calon jemaah maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan haji.
Selain paparan dari Lisda Hendrajoni, kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab yang interaktif. Para peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pertanyaan terkait pengelolaan dana haji dan pelaksanaan ibadah haji secara umum.
Kepala KUA Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi inisiatif anggota DPR RI tersebut. Ia menilai bahwa keterbukaan informasi seperti ini sangat membantu masyarakat, khususnya para calon jemaah haji, dalam memahami hak dan kewajibannya terkait dana yang mereka setorkan.
Lisda berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai daerah. Menurutnya, pengawasan publik terhadap dana haji akan semakin kuat apabila didukung oleh literasi dan pemahaman masyarakat yang baik tentang sistem keuangan haji di Indonesia. (Red)
